Gerindra : Perkara Ratna Terus Diangkat Untuk Menutupi Informasi Ekonomi

By | Oktober 17, 2019

“Kita uji saja. Kasus Ratna Sarumpaet itu kan musibah bagi kami, bahwa Pak Prabowo jadi korban hoax. Kita lihat bagaimana kubu sebelah menggoreng dengan luar biasa. Bahkan Ketum PPP bilang pendukung Prabowo berbondong-bondong pindah ke Jokowi. Makara kan digoreng secara sistematis dan luar biasa dan digiring secara opini,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade dikutip dari Detik.

Imbas dari kasus hoax Ratna Sarumpaet diperkirakan bakal menghambat alur bunyi dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, malahan akan terjadi swing voters yang menciptakan pendukung mereka bakal beralih ke kubu Jokowi-Ma’ruf.

Tetapi Andre tetap percaya diri bahwa tidak akan terjadi swing voters hanya gara-gara kasus ini, apalagi ia menyampaikan jika posisi Prabowo-Sandi ialah korban kebohongan. “Jadi kami optimis bahwa kasus Ratna tidak akan kuat terhadap elektabilitas Pak Prabowo. Karena masyarakat sangat cerdas, sangat rasional, bahwa Pak Prabowo korban Ratna Sarumpaet. Memang Mbak Ratna itu pemeran ulung yang memang melaksanakan dongeng bohong kepada kita,” tutur dia.

Justru politikus Gerindra ini menyampaikan jika kasus Ratna terus digoreng untuk mengalihkan perhatian publik terhadap beberapa kasus yang kini ini jadi luput dari perhatian. Seperti soal naiknya harga Dolar hingga perihal dukungan musibah di Lombok. Menurutnya banyak hal yang harus diperhatikan dari pada sekedar kasus hoax Ratna Sarumpaet.

“Betapa kubu sebelah sangat massif menggoreng ibarat PSI dan bahkan Rommy. Setelah kami pelajari, ada taktik gres dari kubu sebelah. Apa itu? Bahwa ini, membangun narasi soal Ratna Sarumpaet ialah taktik kubu sebelah untuk mengaburkan problem soal kegagalan pemerintah mengelola ekonomi. Bagaimana dolar hingga Rp 15.400 bahkan jika kita tidak hati-hati dapat hingga Rp 16.000,” ucapnya.

“Lalu kegagalan pemerintah dalam memenuhi kesepakatan kasus Lombok. Lombok itu pemerintah kesepakatan untuk memperlihatkan uang jaminan hidup Rp 300 ribu per bulan. Dari awal Pak Jokowi tiba hingga bulan ketiga, ke mana realisasinya? Apalagi kesepakatan lain ibarat uang dukungan perbaikan rumah? Itu lebih sumir lagi,” imbuhnya lagi.

Selain dua hal tersebut, Andre pun menyampaikan bahwa terjadi krisis ekonomi yang menciptakan dukungan untuk mahasisa yang mendapat beasiswa S2 lewat LPDP menjadi terganjal.

“Bahkan, aku dengar, itu dukungan beasiswa mahasiswa untuk S2 dari LPDP tahun ini tidak ada yang berangkat. Beasiswa pemerintah yang biasanya mahasiswa dikirim ke luar, tahun ini tak ada. Berarti kan ada krisis ekonomi kita. Nah, butuh narasi semoga masyarakat tidak ngeh gitu loh,” tutup Andre.